Cerita Sri Mulyani Soal Pengusaha Diminta Bawa Pulang Duit Hasil Ekspor

Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para eksportir kelas kakap Indonesia ke Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis 26 Juli 2018 kemarin.

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi meminta kepada 40 pengusaha yang juga eksportir ini untuk mencairkan seluruhnya devisa hasil ekspor ke dalam rupiah.

Hal itu, kata Sri Mulyani sanggup membantu kondisi neraca pembayaran yang masih defisit dan bisa menguatkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, termasuk dolar Amerika Serikar (AS).

"Khusus devisa ekspor, memang sudah ada beberapa langkah yang dilakukan selama ini dan dulu selalu bahwa devisa harus ke Indonesia," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7/2018).

Pengakuan para pengusaha, devisa hasil ekspor memang tidak sepenuhnya dibawa pulang dan dicairkan dalam rupiah. Sebab, ada kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk valas. Seperti membayar utang perbankan luar negeri, sampai modal pembelian materi baku impor.

"Tapi jika untuk kepentingan dalam negeri maka ia dicairkan, sisanya kita berharap juga tetap bahkan bisa dikonversi ke rupiah dengan suatu kepastian, ini yang kita lakukan dan berkoordinasi terutama pada ketika gejolak global itu sifatnya tidak biasa, yang terjadi perubahan transisi, makanya koordinasi dan komunikasi serta confidence perlu kita perkuat," terang dia.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan, usul Presiden Jokowi terkait devisa hasil ekspor juga akan dikoordinasikan dengan Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter yang dimandatkan oleh UU menjaga stabilitas nilai tukar mata uang garuda.

Baca juga: Sri Mulyani Bakal 'Sisir' Proyek Infrastruktur yang Banyak Impor

Apalagi, kondisi perekonomian dunia ketika ini tengah mengalami transisi ke kondisi yang baru. Kondisi tersebut tentunya memperlihatkan ketidakpastian bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

"Pemerintah siap full bekerja sama mendukung policy yang dilakukan BI, terutama menjaga nilai tukar rupiah, itu kita lakukan tanpa menafikan bahwa gejolak global itu akan terus berlangsung," papar dia.

"Bahkan Kementerian Keuangan, kami terus bersiap memakai instrumen fiskal kami di dalam merespon kondisi yang ada, apakah itu dalam bentuk dorong ekspor, dorong pariwisata, kurangi impor, membuat substitusi impor," tutup dia.

Baca juga: Pengusaha Ngeluh ke Jokowi soal Hambatan Ekspor dan Investasi

Sumber detik.com